Jakarta, Obor Rakyat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini (LAZ) diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Senin (20/7/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang di Kabupaten Lombok Barat.
Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga terlibat dalam praktik suap atau penerimaan fee proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Dari total 19 orang yang diamankan, tujuh orang diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Mereka terdiri dari Bupati Lombok Barat, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, satu pihak swasta, serta tiga orang yang merupakan ajudan dan sopir bupati.
Selain itu, KPK juga mengamankan satu pihak swasta di Jakarta. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat delapan orang yang masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
Penangkapan Lalu Ahmad Zaini menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi sepanjang 2026.
Hingga 20 Juli 2026, sedikitnya 11 bupati dan wali kota telah diamankan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam berbagai perkara, mulai dari dugaan suap, pemerasan, gratifikasi, hingga korupsi PBJ.
Berikut daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2026:
- Sudewo, Bupati Pati (Jawa Tengah) – 19 Januari 2026 – Dugaan pemerasan pengisian jabatan dan suap proyek perkeretaapian.
- Maidi, Wali Kota Madiun (Jawa Timur) – 19 Januari 2026 – Dugaan fee proyek, dana CSR, dan gratifikasi.
- Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan (Jawa Tengah) – 3 Maret 2026 – Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing.
- Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong (Bengkulu) – 12 Maret 2026 – Dugaan korupsi.
- Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap (Jawa Tengah) – 13 Maret 2026 – Dugaan korupsi.
- Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung (Jawa Timur) – 10 April 2026 – Dugaan pemerasan terkait anggaran daerah.
- Edison, Bupati Muara Enim (Sumatera Selatan) – 9 Juni 2026 – Dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi (Riau) – 30 Juni 2026 – Dugaan korupsi.
- Syah Afandin (Ondim), Bupati Langkat (Sumatera Utara) – 3 Juli 2026 – Dugaan korupsi.
- Etik Suryani, Bupati Sukoharjo (Jawa Tengah) – 9 Juli 2026 – OTT dugaan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah.
- Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat) – 20 Juli 2026 – Dugaan suap dan fee proyek pengadaan barang dan jasa.
KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan.
Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Perkembangan kasus ini masih menunggu pengumuman resmi KPK terkait penetapan tersangka serta konstruksi perkara yang sedang diusut. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi