Bondowoso, Obor Rakyat — Di tengah derasnya arus disrupsi informasi dan potensi fragmentasi sosial di ruang siber, Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso mengambil langkah proaktif dalam merawat integrasi nasional. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”, seluruh elemen pemangku kepentingan (stakeholders) dihimpun untuk merumuskan langkah strategis pencegahan konflik di era digital.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Bondowoso pada Jumat (14/8/2026) tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan kejaksaan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP).
Ruang Digital sebagai Domain Integrasi, Bukan Disintegrasi
Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi sejatinya membawa implikasi ganda (double-edged sword).
Di satu sisi menawarkan efisiensi komunikasi, namun di sisi lain berpotensi memicu polarisasi apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai.
”Perbedaan pendapat merupakan dinamika yang lumrah dalam iklim demokrasi. Namun, persatuan bangsa harus tetap menjadi doktrin mendasar. Ruang digital sepatutnya menjadi sarana penguat kohesi sosial, bukan justru menjadi persemaian narasi destruktif, ujaran kebencian, maupun disinformasi,” ujarnya.
AKBP Aryo juga menekankan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak lagi bisa mengandalkan pendekatan tunggal (single-institution approach). Diperlukan skema kolaborasi multipihak (pentahelix) yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, akademisi, media, dan masyarakat siber guna mengantisipasi eskalasi potensi konflik sejak dini.
Perspektif Hukum, Keamanan, dan Tata Kelola AI
Diskusi strategis ini turut menghadirkan gagasan mendalam dari berbagai pemangku kebijakan daerah:
- Pemerintah Daerah & DPRD: Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Solikin, menekankan pentingnya sinergi kelembagaan demi mewujudkan kondusivitas wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Imam Khalid Andy Wijaya, mengingatkan bahwa konsistensi terhadap nilai-nilai Pancasila dan supremasi hukum adalah kuncinya.
- Kejaksaan Negeri: Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, David Palapa Duarsa, memberikan catatan kritis terkait perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Ia mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi penyalahgunaan AI yang mengarah pada kejahatan siber dan pelanggaran hukum.
- TNI: Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan dini terhadap kerawanan di dunia maya yang berpotensi meluas menjadi ancaman stabilitas keamanan teritorial.
Gagasan Strategis: Dari Kurikulum Etika Digital Hingga Kearifan Lokal
FGD berlangsung secara interaktif dengan memunculkan sejumlah gagasan progresif dari perwakilan organisasi masyarakat:
- Kurikulum Etika Digital: Ketua DPC Grib Jaya Bondowoso, Joni AP, mengusulkan formulasi regulasi dan integrasi kurikulum etika digital sejak jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
- Literasi Media dan Edukasi Publik: Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Fathor Rozi, mendorong peningkatan edukasi literasi media secara masif serta pelibatan pers lokal dalam menyajikan informasi yang akuntabel dan terverifikasi.
- Penguatan Karakter Berbasis Budaya: Ketua IPSI Bondowoso, Sunargi, mengusulkan perluasan kegiatan ekstrakurikuler seni bela diri tradisional sebagai instrumen pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat persaudaraan generasi muda.
Merespons jaring aspirasi tersebut, pihak Pemkab dan DPRD Bondowoso menyatakan kesiapannya untuk mengkaji aspek regulasi dan formulasi kebijakan di tingkat daerah, sementara Polres Bondowoso berkomitmen memperluas program edukasi etika siber ke lembaga-lembaga pendidikan.
Konsensus Bersama Meredam Polarisasi
FGD ini memformulasikan komitmen kolektif untuk memetakan serta meminimalisasi potensi polarisasi berbasis isu SARA di dunia maya. Forum ini berhasil mempertegas pentingnya konsolidasi lintas sektor guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan di Kabupaten Bondowoso.
Menutup keterangannya, AKBP Aryo menegaskan kembali esensi dari perawat kebhinnekaan di era modern.
”Merawat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar mengakui keberagaman, melainkan memastikan agar perbedaan tersebut tidak dijadikan instrumen untuk saling memisahkan. Keberagaman Bondowoso adalah modal sosial yang harus kita konversi menjadi energi positif untuk pembangunan,” pungkasnya. (*)
Sumber: Humas Polres Bondowoso
Editor: Redaksi