Jakarta, Obor Rakyat — Momentum perdamaian Aceh tidak boleh sekadar diposisikan sebagai narasi historis yang statis, melainkan harus ditransformasikan secara progresif menjadi akselerator pembangunan, kemandirian daerah, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Reorientasi cara pandang ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa stabilitas keamanan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Nasional Presidium Pemuda Barat, Rifqi Maulana, S.H., menegaskan bahwa generasi muda Aceh memikul tanggung jawab moral untuk mengonversi nilai-nilai perdamaian menjadi keberdayaan ekonomi yang substantif.
“Perdamaian harus sampai ke meja makan rakyat. Kalau masyarakat hidup lebih aman tetapi tidak mendapatkan kesempatan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan yang baik, maka pekerjaan rumah kita masih panjang,” tegas Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Rifqi menggarisbawahi beberapa pilar strategis dalam restrukturisasi pembangunan Aceh:
- Kemandirian Energi sebagai Katalis Pembangunan: Pengelolaan sumber daya energi, termasuk transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT), harus berorientasi pada keberlanjutan dan transparansi guna memicu industrialisasi serta penciptaan lapangan kerja.
- Hilirisasi dan Penguatan Nilai Tambah: Aceh harus bertransformasi dari sekadar penyedia bahan mentah menjadi pusat pengolahan bernilai tambah untuk memperkuat posisi tawar daerah.
- Kedaulatan Ekonomi Berbasis Inklusivitas: Investasi asing maupun nasional wajib mengintegrasikan pelaku usaha lokal, UMKM, petani, dan nelayan ke dalam rantai pasok (supply chain) yang lebih luas.
- Peran Strategis Pemuda: Generasi muda dituntut hadir sebagai inovator di sektor teknologi, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan modern, bukan sekadar menjadi penonton atau konsumen.
Rifqi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan menghentikan friksi berbasis sekat masa lalu, demi mewujudkan Aceh yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. (*)
Penulis: Achmad Sugiyanto
Editor: Redaksi