Jakarta, Obor Rakyat — Isu kerentanan keamanan komunikasi di tingkat pucuk pimpinan negara menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam terkait dugaan peretasan dan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon pribadinya.
Preseden hukum ini diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya, yang memicu diskursus serius mengenai integritas intelijen negara dan supremasi hukum di lingkungan birokrasi keamanan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan bahwa insiden peretasan ini bukan sekadar perbuatan melawan hukum biasa, melainkan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional.
Keterlibatan oknum dari institusi penegak hukum yang berada di bawah kewenangan teknis kepresidenan dinilai mereduksi asas akuntabilitas institutional checks and balances.
Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengawal penanganan perkara ini melalui koridor pro justitia. Pemerintah berkomitmen memberikan penanganan komprehensif guna memastikan proses penyidikan berjalan secara objektif, independen, dan transparan sesuai asas due process of law.
Selain menyasar institusi kepresidenan, indikasi tindak penyadapan tersebut diduga menargetkan instrumen komunikasi sejumlah pejabat publik dan figur politik nasional.
Hingga saat ini, otoritas kepolisian masih mendalami motif kualitatif serta determinansi aktor di balik operasi penyadapan tersebut guna memetakan eskalasi risiko terhadap sistem ketahanan informasi negara. (*)
Penulis: W Widodo
Editor: Redaksi