Oleh: Fricas Abdillah
Catatan dari Warung Kopi Bondowoso
Di Bondowoso, kopi bukan sekadar minuman.
Ia adalah teman diskusi, saksi perdebatan, sekaligus ruang demokrasi yang barangkali paling egaliter. Di warung kopi, rakyat biasa bisa membicarakan bupati, DPRD, partai politik, pembangunan, harga hasil pertanian, bahkan jalan desa yang berlubang—tanpa perlu mengenakan jas, membawa map, atau menunjukkan kartu identitas kekuasaan.
Di meja kecil dengan asap kopi yang mengepul, politik terasa lebih dekat dengan kehidupan.
Anehnya, dari secangkir kopi yang dibeli dengan uang sendiri, sering muncul pertanyaan yang jauh lebih serius daripada rapat-rapat resmi:
“Kapan negara menanggung kopi?”
Kedengarannya seperti lelucon.
Tetapi jangan buru-buru tertawa.
Sebab di balik kalimat sederhana itu tersimpan pertanyaan besar tentang hubungan rakyat dengan negara: sampai sejauh mana negara harus membantu, dan kapan bantuan justru membuat rakyat kehilangan keberanian untuk berdiri sendiri?
Kita hidup dalam zaman ketika politik semakin pandai mengemas pemberian sebagai keberhasilan.
Bantuan disebut keberpihakan.
Program disebut prestasi.
Seremonial disebut pembangunan.
Dan perlahan-lahan masyarakat dibiasakan bertanya:
“Apa yang saya dapat?”
Bukan:
“Apa yang bisa saya bangun?”
Di situlah politik kesejahteraan bisa tergelincir menjadi politik ketergantungan.
Tentu negara harus hadir.
Petani membutuhkan perlindungan dan kepastian pasar. Anak-anak membutuhkan pendidikan. Masyarakat miskin membutuhkan jaring pengaman. Pelaku UMKM membutuhkan akses modal, teknologi, dan pasar. Infrastruktur tetap harus dibangun.
Tetapi ada perbedaan yang sangat penting antara negara hadir dan negara memanjakan.
Negara hadir ketika membuka jalan agar rakyat mampu tumbuh.
Negara memanjakan ketika rakyat terus-menerus ditempatkan sebagai penerima.
Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang setiap saat mampu berkata:
“Ini bantuan untuk Anda.”
Pemerintahan yang lebih baik adalah pemerintahan yang suatu hari mendengar rakyat berkata:
“Terima kasih. Sekarang kami sudah mampu berjalan sendiri.”
Di situlah pembangunan menemukan maknanya.
Bondowoso Jangan Hanya Dibangun, Tetapi Diberdayakan
Kita sering sibuk menghitung berapa kilometer jalan dibangun, berapa gedung diresmikan, berapa program diluncurkan, dan berapa rupiah anggaran dibelanjakan.
Semua itu penting.
Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Apakah pembangunan benar-benar mengubah kemampuan hidup masyarakat?
Jalan yang bagus tanpa ekonomi yang bergerak hanya menjadi jalan yang bagus.
Gedung yang megah tanpa pelayanan publik yang berkualitas hanya menjadi bangunan.
Program yang ramai tanpa perubahan perilaku hanya menjadi laporan.
Dan bantuan yang terus-menerus tanpa strategi kemandirian berisiko berubah menjadi siklus ketergantungan.
Bondowoso sesungguhnya memiliki modal yang jauh lebih besar daripada sekadar APBD.
Ada tanah pertanian.
Ada kopi.
Ada pesantren.
Ada UMKM.
Ada anak muda.
Ada kebudayaan.
Ada alam.
Ada pengetahuan lokal.
Dan ada masyarakat yang selama bertahun-tahun telah bertahan bukan karena menunggu negara, tetapi karena bekerja.
Karena itu, pertanyaan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada:
“Berapa banyak uang pemerintah yang turun ke Bondowoso?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Seberapa besar uang itu berhasil menggerakkan kekuatan masyarakat Bondowoso?”
Di situlah kualitas kebijakan diuji.
Bukan hanya pada berapa banyak anggaran terserap, tetapi pada berapa banyak kehidupan yang berubah.
Politik Jangan Berhenti di Bagi-Bagi
Masalah demokrasi lokal bukan ketika politisi datang ke warung kopi.
Justru sebaliknya.
Politisi memang harus datang ke tengah masyarakat.
Mendengar.
Berdialog.
Menyerap kegelisahan.
Yang menjadi masalah adalah ketika politik berhenti di warung kopi—menjadi obrolan, janji, slogan, dan konten—tetapi tidak pernah berubah menjadi kebijakan yang menyentuh akar persoalan.
Kita membutuhkan politik yang berani membicarakan hal-hal yang tidak selalu populer:
Produktivitas petani, kualitas pendidikan, lapangan kerja anak muda, hilirisasi komoditas, investasi, reformasi birokrasi, tata kelola anggaran, pelayanan publik, dan ukuran keberhasilan setiap program pemerintah.
Memang, isu-isu seperti itu tidak selalu seksi.
Tidak mudah difoto.
Tidak selalu menghasilkan tepuk tangan.
Sebab pemberian mudah dipotret, sedangkan pemberdayaan membutuhkan waktu untuk dibuktikan.
Politik elektoral sering menyukai yang pertama.
Masa depan daerah membutuhkan yang kedua.
Di situlah seorang pemimpin diuji:
Apakah ia memilih popularitas lima tahun, atau membangun fondasi yang manfaatnya baru terasa dua puluh tahun kemudian?
DPRD Jangan Hanya Menjadi Penonton
Kalau pemerintah memiliki kewajiban menjalankan pembangunan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan itu benar-benar bekerja untuk rakyat.
Karena itu, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“Program apa yang masuk?”
Pengawasan harus bergerak lebih jauh:
Apakah program itu efektif?
Siapa yang menikmati manfaatnya?
Berapa besar dampak ekonominya?
Apa indikator keberhasilannya?
Berapa banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan?
Dan pertanyaan yang paling penting:
Apakah program tersebut membuat masyarakat semakin mandiri atau justru semakin tergantung?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin tidak selalu menghasilkan tepuk tangan.
Tetapi demokrasi bukan lomba mencari tepuk tangan.
Pengawasan bukan permusuhan.
Kritik bukan sabotase.
Perbedaan pandangan bukan pengkhianatan.
Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan kekuasaan yang bersedia diawasi dan lembaga pengawasan yang berani menjalankan mandatnya.
Sebab kekuasaan tanpa kontrol mudah merasa selalu benar.
Dan politik tanpa kritik mudah berubah menjadi panggung yang hanya mengenal satu suara.
Kopi Tidak Perlu Ditanggung Negara
Jadi, kapan negara menanggung kopi?
Mudah-mudahan tidak perlu.
Saya justru berharap suatu hari rakyat Bondowoso cukup sejahtera untuk membeli kopi dengan uang hasil kerja mereka sendiri.
Petani memperoleh harga yang layak.
Anak muda memperoleh kesempatan.
UMKM tumbuh.
Investasi datang dengan tata kelola yang sehat.
Birokrasi bekerja profesional.
Pendidikan melahirkan manusia yang kompeten.
Dan pemerintah tidak perlu setiap hari membawa kantong bantuan untuk membuktikan bahwa ia bekerja.
Sebab ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan semata-mata:
seberapa banyak rakyat menerima,
tetapi:
seberapa banyak rakyat mampu berdiri sendiri.
Maka, lain kali ketika kita duduk di warung kopi dan membicarakan politik Bondowoso, mungkin pertanyaannya perlu kita naikkan satu tingkat.
Jangan lagi hanya bertanya:
“Siapa dapat apa?”
Tetapi:
“Bondowoso mau menjadi apa?”
Karena secangkir kopi pada akhirnya akan habis.
Jabatan juga akan berakhir.
Spanduk kampanye akan diturunkan.
Foto-foto politik akan dilupakan.
Tetapi rakyat tetap tinggal di sini.
Petani tetap menanam.
Anak-anak tetap tumbuh.
Anak muda tetap mencari masa depan.
Dan Bondowoso tetap membutuhkan arah.
Maka jangan sampai kita terlalu sibuk memenangkan pemilihan, tetapi lupa memenangkan masa depan Bondowoso.
Dan mungkin, dari warung kopi yang sederhana itu, kita akhirnya memahami satu hal:
Negara tidak perlu menanggung kopi kita.
Yang perlu dilakukan negara adalah memastikan rakyat memiliki cukup alasan, kesempatan, dan kemampuan untuk membelinya dengan hasil keringatnya sendiri.
Sebab kesejahteraan yang paling bermartabat bukan ketika rakyat terus-menerus diberi.
Melainkan ketika rakyat mampu berkata:
“Saya bisa.” (*)