Bondowoso, Obor Rakyat – Musyawarah Cabang (MUSCAB) ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bondowoso berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, Senin (4/5/2026).
Forum ini dinilai sebagai momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus merumuskan arah perjuangan politik di tingkat daerah.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid saat menghadiri undangan Muscab tersebut, menegaskan bahwa partai politik memiliki peran fundamental sebagai pilar demokrasi.
Ia menekankan, keberadaan partai tidak hanya terbatas pada kontestasi politik, tetapi juga harus mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, MUSCAB X PPP ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat soliditas kader, serta menyiapkan regenerasi kepemimpinan yang visioner dan adaptif terhadap dinamika zaman.
“Partai politik memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya dalam proses demokrasi, tetapi juga dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjadi jembatan aspirasi rakyat,” ujar Abdul Hamid Wahid.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan seluruh elemen, termasuk partai politik.
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan.
Ia menilai, perbedaan pandangan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi, namun keutuhan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.
MUSCAB X PPP Kabupaten Bondowoso diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga meningkatkan kontribusi nyata PPP dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat konsolidasi dan kebersamaan, PPP Bondowoso optimistis dapat memperkuat peran politiknya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)
Penulis: Latif J