Bondowoso, Obor Rakyat – Industri tape yang selama ini menjadi salah satu identitas Kabupaten Bondowoso menghadapi tantangan serius. Kelangkaan bahan baku singkong yang semakin sulit diperoleh membuat sejumlah pengusaha tape mulai tertekan akibat naiknya biaya produksi.
Kondisi ini dipicu oleh perubahan pola tanam petani yang kini lebih banyak beralih menanam pohon sengon karena dinilai memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan singkong.
Akibatnya, pasokan singkong lokal menurun drastis sehingga pelaku usaha tape terpaksa mendatangkan bahan baku dari luar daerah dengan harga yang lebih mahal.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap keberlangsungan industri tape yang selama ini menjadi produk unggulan Bondowoso.
Usulan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Singkong
Pencetus grup SRB FB Tahun 2014, Markeso, menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok untuk budidaya singkong.
“Pemkab harus segera mengambil sikap akan hal itu,” ujar Markeso, Senin (1/6/2026).
Ia mengusulkan agar setiap desa mengalokasikan minimal satu hektare lahan TKD untuk ditanami singkong. Dengan jumlah desa di Bondowoso yang mencapai sekitar 200 desa, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai 200 hektare.
Menurut Markeso, hasil panen dari lahan tersebut nantinya dapat dihimpun melalui koperasi desa sehingga memudahkan petani dalam menjual hasil panen sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku bagi pengusaha tape.
“Ini tawaran solusi dari saya,” katanya.
Muncul Berbagai Gagasan dalam Diskusi Publik
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Comal Live TikTok Laba-Laba Biru Senyap. Sejumlah peserta diskusi menyampaikan pandangan dan solusi dari berbagai sudut.
Frengky menilai banyak petani beralih ke tanaman sengon karena memberikan keuntungan ekonomi yang lebih menjanjikan.
Namun demikian, ia menawarkan konsep tumpang sari dengan menanam singkong di sela-sela tanaman sengon sehingga petani tetap memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengurangi pasokan singkong.
Sementara itu, Juminten mendorong para aktivis dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada pemerintah daerah agar dinas terkait segera mencari terobosan dalam mengatasi krisis bahan baku tape.
Menurutnya, kewenangan pengambilan kebijakan berada di tangan kepala daerah sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, Brow Edy S menekankan pentingnya koordinasi antara media, pelaku usaha, dan instansi terkait seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna mencari solusi yang tepat.
Sedangkan Doddy Imam Hidayat mengusulkan agar pemerintah daerah membuka ruang diskusi bersama seluruh kepala desa di Bondowoso.
Ia menilai sebagian kecil lahan TKD dapat dimanfaatkan untuk budidaya singkong tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah.
Menjaga Keberlangsungan Ikon Bondowoso
Industri tape selama ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga telah menjadi identitas khas Bondowoso yang dikenal luas di berbagai daerah.
Karena itu, krisis pasokan singkong yang terjadi saat ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, petani, koperasi, hingga pelaku usaha.
Tanpa langkah strategis dan kolaborasi yang kuat, kelangkaan bahan baku dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya produksi tape Bondowoso dan mengancam keberlangsungan usaha yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan masyarakat setempat. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi