Jakarta, Obor Rakyat – Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Massa menuntut penghentian sementara atau moratorium pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 30 hari guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Puluhan peserta aksi tiba sekitar pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai poster bernada kritik terhadap pelaksanaan MBG.
Beberapa poster bertuliskan “Maling Lu! Duit Gue Itu” hingga “Beli di UMKM, Ga Pake Markup”.
Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga membawa peralatan dapur seperti panci dan sutil yang dibenturkan sebagai simbol protes terhadap pengelolaan program yang dibiayai oleh anggaran negara.
Juru bicara aksi, Galau D, menyebut demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penjelasan memadai dari pemerintah.
“Hari ini kita berkumpul sebagai simbol kemuakan warga negara. Banyak permasalahan yang tidak dijawab dengan komunikasi yang baik oleh pejabat negara,” ujarnya dalam orasi.
Massa Bagikan Makanan Gratis Sebagai Sindiran
Selain menyampaikan aspirasi, peserta aksi juga membagikan makanan gratis berupa gorengan, tahu, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar lokasi demonstrasi.
Menurut massa, pembagian makanan tersebut merupakan bentuk sindiran terhadap pelaksanaan program MBG yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
“Hari ini kita ingin membagi makanan secara gratis tanpa uang negara dan tanpa uang pajak. Ini adalah sumbangsih kolektif masyarakat,” kata Galau D.
Massa juga melakukan aksi simbolik dengan memasang pita kuning-hitam menyerupai garis penyegelan di area papan nama kantor BGN.
Tuntut Transparansi Mitra Program MBG
Selain moratorium sementara, Koalisi MBG Watch mendesak pemerintah membuka seluruh informasi terkait proses seleksi dan penunjukan mitra pelaksana program MBG.
Mereka menilai publik berhak mengetahui mekanisme pemilihan mitra yang terlibat dalam distribusi dan pelaksanaan program tersebut.
Koalisi menyebut terdapat berbagai dugaan di masyarakat terkait kemungkinan adanya afiliasi antara sejumlah mitra dengan kelompok kepentingan tertentu.
Menurut perwakilan koalisi, transparansi diperlukan untuk memastikan program berjalan secara akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan.
Program MBG Tengah Jadi Sorotan
Aksi protes ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap program MBG.
Belakangan, program tersebut menjadi sorotan setelah mantan pimpinan BGN beserta sejumlah pejabat terkait telah menghadapi proses hukum yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Meski demikian, Koalisi MBG Watch menegaskan bahwa tuntutan moratorium tidak dimaksudkan untuk menghentikan manfaat program secara permanen. Mereka mengakui masih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan dan gizi dari program tersebut.
Karena itu, koalisi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh selama 30 hari ke depan sebelum melanjutkan pelaksanaan program secara penuh.
Sementara itu, aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi guna memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif. (*)
Penulis: Achmad Sugiyanto
Editor: Redaksi