Bondowoso, Obor Rakyat — Polemik penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, memasuki babak baru yang kian memanas. Praktik pengatasan nama “pemerataan” yang berujung pada penyunatan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini membentur dinding hukum dan memicu ancaman sanksi pidana berat.
Persoalan ini bermula pada distribusi bantuan beras yang dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perum Bulog pada Sabtu (19/9/2026).
Kepala Desa (Kades) Pucang Anom, Guntur Irawanto, mengakui instansinya memangkas alokasi bantuan KPM dari yang seharusnya 30 kilogram menjadi 20 kilogram per penerima. Sebanyak 10 kilogram sisanya dialihkan ke warga yang tidak terdaftar dalam undangan resmi.
Pemerintah Desa (Pemdes) berkilah tindakan tersebut bertumpu pada berita acara kesepakatan warga dan mengklaim telah berkordinasi dengan Bulog.
Namun, klaim pembelaan itu buyar setelah ditampik keras oleh Pimpinan Kantor Cabang Perum Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto.
“Itu tidak benar. Dengan siapa desa berkoordinasi?” cetus Eko saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2026).
Eko menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran petunjuk teknis (juknis). Setiap KPM yang terdaftar by name by address berhak menerima porsi utuh sebesar 30 kilogram.
Guna mengusut tuntas simpang siur ini, pihak Bulog mengonfirmasi akan menurunkan tim verifikasi lapangan untuk memeriksa keabsahan dokumen hingga berita acara yang diklaim Pemdes.
Dalih Pemerataan Berujung Jerat Pidana Ganda
Di sisi lain, sorotan tajam datang dari aktivis muda di Bondowoso, Syayudi.
Ia mengingatkan bahwa niat baik yang dieksekusi dengan cara menabrak regulasi tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan pemangkasan tersebut.
Syayudi menguraikan sedikitnya tiga potensi jerat pidana yang menanti para pelaku penyunatan bantuan negara:
- Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi dana/barang negara yang merugikan hak penerima resmi dapat diproses sebagai bentuk tindak pidana korupsi.
- Pelanggaran UU Penanganan Fakir Miskin: Berdasarkan Pasal 43 UU No. 13/2011, tindakan menyalahgunakan barang alokasi penanganan warga miskin diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta.
- Penggelapan dalam Jabatan: Aparat desa yang mengalihkan alokasi bantuan di luar juknis dapat diseret menggunakan Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
”Mekanisme legal jika ada warga miskin belum terakomodasi adalah memasukkannya ke data cadangan atau mendaftarkannya ke DTKS/P3KE untuk periode mendatang, bukan menyunat hak KPM aktif. Praktik bagi rata ini justru merugikan hak fakir miskin yang sah dan sangat rawan salah sasaran,” tegas Syayudi, Kamis (24/2026).
Kini, publik menunggu ketegasan hasil verifikasi tim Bulog serta langkah aparat penegak hukum (APH) dalam membongkar dugaan malapraktik wewenang di tingkat desa tersebut. (*)
Penulis: Kusnanto
Editor: Redaksi