Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menorehkan babak baru dalam transformasi tata kelola sektor komoditas agraria. Tidak lagi berfokus secara eksklusif pada kelembagaan kelompok tani, arah kebijakan strategis daerah kini mulai mengeksplorasi lini terdepan produksi pertanian, yakni para buruh tani, melalui pendekatan pemberdayaan yang komprehensif dan inklusif.
Reorientasi kebijakan tersebut terealisasi saat Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mendatangi lokasi peninjauan program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Senin (5/10/2026).
Agenda intervensi lapangan ini berfokus pada penguatan kapasitas kerja sarana prasarana penunjang bagi para pekerja agraris.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bondowoso menyerahkan instrumen kerja esensial bagi buruh tani setempat, meliputi 50 unit cangkul, 50 celurit, dan 50 capil untuk Desa Suling Kulon.
Distribusi stimulan penunjang operasional ini juga diperluas ke wilayah Kecamatan Botolinggo dengan alokasi masing-masing 100 unit peralatan sejenis.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan manifestasi dari komitmen kontekstual pemerintah daerah untuk mendekonstruksi ketimpangan distribusi porsi bantuan sektor pertanian.
“Semua kebutuhan, baik kelompok tani maupun buruh tani, insyaallah mulai tahun kemarin sudah bisa direalisasikan secara bertahap,” tutur Mulyadi.
Reformulasi Kebijakan: Menjangkau Elemen Terdepan
Secara historis, alokasi bantuan intervensi publik seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, hingga varietas benih unggul, mayoritas terdistribusi melalui struktur formal kelompok tani.
Kondisi ini secara tidak langsung menempatkan buruh tani pada posisi yang terintegrasi secara pasif, meskipun fungsi operasional mereka di lapangan sangat vital terhadap keberlanjutan siklus tanam.
Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Bondowoso bertujuan untuk memastikan dampak pemulihan ekosistem pertanian dapat dirasakan secara merata oleh seluruh spektrum pelaku usaha tani.
“Dengan program yang baru oleh Pak Bupati ini, buruh tani sekarang tersentuh. Diberi cangkul, celurit, dan capil,” ungkapnya.
Proses interaksi faktual di lapangan juga menyerap aspirasi proteksi keselamatan dan kenyamanan kerja buruh tani.
Merespons usulan penyediaan pakaian kerja adaptif cuaca berupa kaus lengan panjang berkerpus (sungkup), DPKP tengah merumuskan usulan taktis untuk diintegrasikan dalam struktur penganggaran tahun mendatang bersama pimpinan DPRD.
Optimalisasi Irpom dan Aksentuasi Varietas Berbasis Ekologi Lahan
Selain penataan aspek sumber daya manusia, kunjungan kerja ini menyoroti akselerasi infrastruktur pengairan melalui program Irigasi Perpompaan (Irpom). Fasilitas ini ditargetkan mampu memitigasi kendala spasial ketersediaan air yang kerap menjadi hambatan krusial di wilayah Kecamatan Cermee dan sekitarnya.
Bupati Bondowoso menginstruksikan kepada kelembagaan kelompok tani untuk mengonsolidasikan tata kelola pemeliharaan sarana Irpom secara optimal dan berkelanjutan.
“Kita titip kepada para anggota kelompok tani agar apa yang sudah kita bangun ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan dijaga, diatur dengan baik agar bisa berfungsi dengan baik dan maksimal,” tegas Abdul Hamid Wahid.
Menyertai penguatan infrastruktur irigasi, DPKP Bondowoso turut mengaplikasikan intervensi benih berbasis zonasi ekologis seluas 40.000 hektare per musim tanam.
Formulasinya disesuaikan secara presisi dengan karakteristik topografi dan daya dukung lahan:
- Lahan Suboptimal (Minim Curah Hujan): Dialokasikan varietas padi gogo yang memiliki ketahanan terhadap stres dehidrasi lahan.
- Lahan Otomatisasi Irigasi Optimal: Didistribusikan varietas unggul produktivitas tinggi seperti Inpari 32 dan M7.
Langkah terintegrasi ini menegaskan bahwa efektivitas intervensi publik dalam pembangunan agribisnis tidak hanya diukur dari kuantitas akumulatif bantuan, melainkan dari keberlanjutan fungsi infrastruktur, akurasi peningkatkan produktivitas lahan, serta peningkatan taraf hidup para pekerja agraris di tingkat tapak. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi