Jakarta, Obor Rakyat — Klarifikasi resmi disampaikan oleh Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, KH. Muhammad Isma’il Ghofur, dan Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kayong Utara, H. Nazril Hijar. Penjelasan tertulis ini dirilis untuk menanggapi maraknya pemberitaan yang mengaitkan kehadiran keduanya dalam sejumlah agenda di Jakarta menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama.
Langkah ini diambil demi menjaga integritas serta martabat jam’iyyah NU dari beragam spekulasi politik organisasi.
Sanggahan Kehadiran dalam Agenda Halaqoh dan Pertemuan Hotel
Melalui surat pernyataan tertulis tertanggal 8 Oktober 2026, KH. Muhammad Isma’il Ghofur menegaskan tidak pernah menghadiri rangkaian acara Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE yang diselenggarakan di Gedung MPR RI pada 8 Agustus 2026.
Beliau membantah keberangkatan dalam rombongan penerbangan Lion Air IU 691 maupun perjalanan secara mandiri untuk agenda tersebut.
Pernyataan senada disampaikan H. Nazril Hijar melalui dokumen tertulis tertanggal 9 Oktober 2026.
Nazril menegaskan tidak hadir dalam forum di Gedung MPR RI maupun pertemuan terbatas di Hotel Royal Kuningan pada tanggal yang sama.
- Fakta Keberadaan Nazril Hijar: Pada 8 Agustus 2026, beliau bertugas di Kabupaten Kayong Utara untuk menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
- Partisipasi Resmi Muktamar: Keterlibatan dalam forum Muktamar NU dilakukan sepenuhnya sesuai jadwal resmi panitia pada 27–31 Agustus 2026 di arena utama, tanpa menghadiri pertemuan di luar agenda konstitusional organisasi.
Komitmen Terhadap Integritas dan Transparansi Organisasi
Ketidakhadiran para kiai dalam forum non-struktural tersebut menegaskan komitmen mendasar untuk menjaga marwah kepemimpinan syuriyah. Penegasan ini menjadi krusial guna memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan di tubuh Nahdlatul Ulama tetap berlandaskan asas musyawarah, transparansi, serta tata kelola keorganisasian yang akuntabel.
Langkah netralitas dan tertib organisasi ini diharapkan dapat meluruskan kesimpangsiuran informasi di publik, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga tradisi bermartabat demi ketenteraman warga Nahdliyin. (*)
Penulis: Eko
Editor: Redaksi