Bondowoso, Obor Rakyat – Desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, semakin menguat.
Warga meminta lembaga antirasuah itu berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pengelolaan dana desa yang dinilai rawan penyimpangan.
Dorongan ini muncul di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Sejumlah pihak menilai, indikasi penyalahgunaan bukan lagi kasus sporadis, melainkan berpotensi menjadi masalah sistemik jika tidak segera ditangani.
Salah satu aktivis senior di Kabupaten Bondowoso, Sudaryoto, menyebut bahwa langkah audit kolaboratif sebenarnya sejalan dengan agenda nasional yang selama ini didorong KPK.
Menurutnya, KPK telah lama menekankan pentingnya sinergi dengan BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi dana desa di seluruh Indonesia.
“Ini bukan sekadar isu lokal. Ada indikasi penyalahgunaan dana desa secara nasional, sehingga pendekatannya juga harus sistematis,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Audit sebagai Instrumen Pengawasan Menyeluruh
Audit yang didorong KPK tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup evaluasi kinerja, akuntabilitas, hingga efektivitas pemanfaatan dana desa. Tujuannya adalah memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sebagai langkah pencegahan, KPK juga mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)—platform yang dikembangkan BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi serta meminimalisir celah korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Namun, teknologi saja dinilai tidak cukup. KPK menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
14 Titik Rawan dan Pola Masalah Berulang
Temuan KPK sebelumnya mengidentifikasi setidaknya 14 potensi masalah dalam pengelolaan dana desa. Titik rawan tersebut mencakup perencanaan yang tidak partisipatif, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi, hingga lemahnya pertanggungjawaban anggaran.
Kasus di berbagai daerah menunjukkan pola yang berulang. Audit massal yang pernah dilakukan di Flores Timur, misalnya, mengungkap praktik maladministrasi hingga dugaan korupsi di ratusan desa.
Fenomena ini memperkuat argumen bahwa pengawasan harus dilakukan secara terintegrasi, bukan parsial.
Peran Strategis BPKP dan Sinergi Lintas Lembaga
Dalam skema pengawasan, BPKP memiliki peran strategis sebagai pengawas internal pemerintah. Lembaga ini juga bertugas membina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan desa.
Menurut Sudaryoto, sinergi antara KPK, BPKP, dan lembaga terkait merupakan “kombo pengawasan” yang krusial.
“Kolaborasi ini penting untuk memastikan dana desa tidak hanya bebas dari korupsi, tetapi juga benar-benar berdampak pada ekonomi dan pembangunan desa,” tegasnya.
Momentum Pembenahan Tata Kelola Desa
Desakan audit di Bondowoso menjadi cerminan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola dana desa yang bersih dan transparan. Di tengah besarnya alokasi anggaran desa setiap tahun, pengawasan yang kuat menjadi kunci agar dana tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Jika kolaborasi pengawasan ini benar-benar terealisasi, Bondowoso berpotensi menjadi contoh bagaimana tekanan publik dapat mendorong reformasi tata kelola di tingkat akar rumput. (*)
Penulis: Latif J