Bondowoso, Obor Rakyat – Suara orasi mahasiswa menggema di depan Kantor Bupati Bondowoso, Jumat (12/6/2026).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas At-Taqwa Bondowoso turun ke jalan untuk menagih janji politik yang disampaikan saat Pilkada Bondowoso 2024.
Massa menyoroti komitmen pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang sebelumnya pernah disampaikan pasangan Abdul Hamid Wahid dan As’ad (Rahmad) dalam debat publik pilkada.
Dengan membawa poster bertuliskan “Kampanye Selesai Janji Ikut Usai”, “Buktikan Janji Itu!”, dan “Janji Bukan Dekorasi Kampanye”, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap belum terealisasinya program yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat kecil tersebut.
Tak hanya berorasi, peserta aksi juga menggelar teatrikal yang menggambarkan kondisi warga kurang mampu yang masih menunggu kepastian atas janji yang pernah disampaikan saat masa kampanye.
Koordinator aksi, Rifky Gimnastiar, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan hasil kajian akademik mahasiswa terhadap sejumlah janji politik kepala daerah yang hingga kini dinilai belum terlihat implementasinya.
“Publik sudah tahu semua, janji itu disampaikan saat debat publik di Pilkada kemarin,” kata Rifky kepada wartawan.
Menurutnya, program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem seharusnya mulai menunjukkan progres setelah pasangan kepala daerah tersebut terpilih memimpin Bondowoso.
“Namun hingga saat ini, janji tersebut ternyata bohong belaka,” ujarnya.
Kekecewaan mahasiswa semakin bertambah ketika Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tidak hadir menemui massa aksi. Aspirasi mahasiswa justru diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Situasi tersebut memicu kritik dari para demonstran. Mereka menilai pihak yang seharusnya memberikan penjelasan langsung kepada publik adalah pemimpin daerah yang menyampaikan janji tersebut saat kampanye.
“Kami tidak butuh Sekda. Karena yang berkampanye bukan Sekda, tapi Bupati dan Wakilnya,” tegas salah satu orator aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung absennya Wakil Bupati yang disebut tidak dapat menemui massa karena alasan kesehatan.
Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan kondisi daerah yang menurut mereka masih menyimpan banyak persoalan yang belum terselesaikan.
“Wabup tidak menemui dengan alasan sakit. Ini pertanda Bondowoso juga sedang sakit,” ujar Rifky dalam orasinya yang mendapat respons dari peserta aksi.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Sekda Bondowoso Fathur Rozi menegaskan bahwa pemerintah daerah menerima aspirasi tersebut sebagai masukan yang konstruktif.
“Kami tetap melihat secara positif aspirasi yang disampaikan para mahasiswa ini,” kata Fathur Rozi.
Ia menjelaskan bahwa program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem masih memerlukan tahapan verifikasi dan validasi data agar penerapannya tepat sasaran serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Hanya saja, pemerintah kabupaten tetap harus melaksanakan secara terukur. Pembebasan PBB untuk masyarakat miskin ekstrem itu terlebih dulu akan dilakukan verifikasi dan validasi,” jelasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati maupun Wakil Bupati Bondowoso terkait tuntutan mahasiswa mengenai realisasi program pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi