Bondowoso, Obor Rakyat – Proyek rekonstruksi Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso kini berada di bawah mikroskop publik. Infrastruktur vital yang berfungsi sebagai urat nadi konektivitas sosio-ekonomi menuju Kabupaten Jember tersebut dinilai mengalami stagnasi progresif.
Pantauan di lapangan menunjukkan minimnya intensitas aktivitas pekerja, memicu skeptisisme mendalam mengenai komitmen pemangku kebijakan terhadap asas percepatan pembangunan fasilitas publik.
Keterlambatan penyelesaian proyek ini tidak sekadar menjadi kendala teknis, melainkan telah bereskalasi menjadi disrupsi multidimensional bagi masyarakat.
Jalur mobilitas yang lumpuh berdampak langsung pada biaya logistik ekonomi, aksesibilitas pendidikan, hingga urgensi layanan kesehatan warga yang kian terhambat setiap harinya.
Disfungsi Pengawasan dan Tuntutan Intervensi Eksekutif
Kondisi kelambatan ini mengindikasikan adanya defisit manajemen proyek yang terukur. Publik mendesak agar DPRD dan jajaran eksekutif tidak terjebak dalam formalitas pelaporan administratif (birokrasi meja), melainkan melakukan pengawasan empiris di lapangan secara rigid.
Proyek dengan alokasi anggaran besar bersumber dari dana publik idealnya mengadopsi tata kelola linimasa (timeline management) yang ketat serta pemenuhan kuota tenaga kerja yang proporsional.
Transparansi menjadi instrumen krusial yang saat ini dinilai absen. Pemerintah berkewajiban membuka ruang diskursus publik mengenai kendala substantif yang dihadapi kontraktor pelaksana, guna menghindari persepsi pembiaran (negligence) atas proyek strategis ini.
Untuk diketahui, otoritas kewenangan proyek rekonstruksi Jembatan Sentong ini berada di bawah naungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, bukan pemerintah daerah tingkat kabupaten.
Menanggapi situasi yang berlarut-larut, desakan restrukturisasi pengawasan kini diarahkan langsung ke level tertinggi pemerintah provinsi.
”Kami meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk bertindak tegas terhadap bawahannya, agar kontraktor pelaksana proyek tersebut diberikan teguran keras dan sanksi administratif yang memberikan efek jera,” ujar salah seorang warga di lokasi, Selasa (16/6/2026).
Efek Domino: Degradasi Infrastruktur Jalan Alternatif
Dampak sosiologis dari molornya proyek ini kian diperparah oleh fenomena eksternalitas negatif terhadap infrastruktur sekitarnya.
Amblesnya struktur lama Jembatan Sentong memaksa terjadinya pengalihan arus lalu lintas ke jalur alternatif milik kabupaten. Akibatnya, terjadi degradasi struktural (kerusakan masif) pada jalan-jalan lokal akibat beban tonase kendaraan berat seperti truk logistik yang melampaui kapasitas desain jalan (overloading).
”Jalan-jalan kabupaten mengalami kerusakan struktural yang parah karena dipaksa menampung volume kendaraan berat yang mencari jalur alternatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memegang tanggung jawab moral dan finansial untuk memulihkan kerusakan sekunder ini,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu artikulasi resmi dan langkah konkret dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi krisis infrastruktur yang kian meluas di Bondowoso. (*)
Penulis: Latif J