Bondowoso, Obor Rakyat — Dilema struktural tengah membayangi efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.
Di tengah meningkatnya frekuensi bencana kebakaran akibat musim kemarau panjang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso, khususnya Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) menghadapi ancaman kelumpuhan operasional akibat keterbatasan alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kondisi pos anggaran BBM untuk armada pemadam kebakaran kini berada pada taraf yang sangat kritis.
Ketimpangan antara ketersediaan dana dan eskalasi kebutuhan lapangan memicu kekhawatiran kolektif di kalangan personel, yang dituntut untuk selalu mengedepankan respons cepat (quick response) dalam penanggulangan bencana.
Asimetri Anggaran dan Frekuensi Bencana
Data internal menunjukkan bahwa alokasi anggaran BBM untuk Bidang Damkar dalam APBD Kabupaten Bondowoso hanya dipatok sebesar Rp50 juta per tahun. Angka ini dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan lonjakan kasus kebakaran lahan dan pemukiman yang trennya meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Seorang petugas Damkar yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa serapan anggaran yang begitu cepat merupakan konsekuensi logis dari tingginya intensitas mobilitas armada di lapangan.
”Serapan anggaran BBM yang tinggi ini berbanding lurus dengan meningkatnya insiden kebakaran yang harus kami tangani. Saat ini ketersediaan anggaran sudah sangat menipis, dan kondisi ini menempatkan kami dalam posisi yang serba salah,” ungkapnya, Kamis (30/7/2026).
Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan (mismatch) antara perencanaan anggaran (budgeting process) dan mitigasi risiko bencana di daerah.
Di satu sisi, musim kemarau ekstrem memicu kerentanan kebakaran yang membutuhkan intervensi cepat; di sisi lain, batasan fiskal membelenggu ruang gerak armada pemadam.
Ancaman Terhadap Public Service Delivery
Secara akademis, kondisi ini menandai terancamnya asas sustainability dalam penyelenggaraan pelayanan publik (public service delivery). Fungsi tanggap darurat yang seharusnya menjadi prioritas utama keselamatan warga kini berada dalam situasi paradoksal: para petugas di lapangan berpacu dengan waktu melawan api, namun dihinggapi kecemasan akan ketiadaan bahan bakar untuk armada mereka.
Kondisi ironis ini memunculkan kecemasan di tingkat tapak. Harapan para petugas agar “tidak terjadi kebakaran” menjadi preseden keprihatinan mendalam, menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat daerah sedang berada di titik nadir akibat keterbatasan daya dukung finansial.
Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait dan pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso diharapkan segera mengambil langkah diskresi atau efisiensi anggaran perubahan (APBD-P) guna mengintervensi krisis operasional ini, demi menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran. (*)
Penulis: Latif J