Bondowoso, Obor Rakyat — Gelombang kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali mengemuka.
Kali ini, aktivis senior Bondowoso, Dharma yang akrab disapa Dardor, menyuarakan sorotan tajam terkait transparansi alokasi dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang nilainya mencapai Rp1,95 miliar.
Dardor menilai ada kontras yang mencolok antara narasi penghematan anggaran yang didengungkan pemerintah dengan keterbukaan publik mengenai penyaluran dana hibah tersebut.
Menurutnya, isu efisiensi kerap digaungkan secara masif, namun pembicaraan terkait pertanggungjawaban hibah justru terkesan minim publikasi.
”Katanya lagi efisiensi, tapi begitu masuk topik hibah ormas sekitar Rp1,95 miliar, kok suasananya hening… sampai suara jangkrik lebih jelas,” ujar Dardor, Minggu (2/8/2026).
Minta Kejelasan Penggunaan dan Alat Ukur Manfaat
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci alokasi dan dampak dari anggaran bernilai fantastis tersebut.
Beberapa poin utama yang menjadi pertanyaan publik mencakup:
- Program & Penerima Manfaat: Ke mana saja aliran dana tersebut digunakan dan siapa kelompok masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung.
- Akurasi Evaluasi: Bagaimana metode serta parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ormas penerima hibah.
- Transparansi SPJ: Apakah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana dapat diakses oleh publik secara terbuka.
- Rasio Manfaat: Apakah output dan outcome yang dihasilkan sebanding dengan besarnya dana hibah sebesar Rp1,95 miliar tersebut.
“Uang Rakyat, Bukan Hadiah Ulang Tahun”
Dardor menekankan bahwa transparansi tidak akan merugikan pihak manapun. Menurutnya, membuka data pertanggungjawaban justru akan menguatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun ormas penerima.
Ia mengimbau pihak Pemkab maupun pengelola anggaran untuk tidak bersikap tertutup dalam hal akuntabilitas publik.
”Ingat, hibah itu uang rakyat, bukan hadiah ulang tahun. Kalau urusan efisiensi bisa pakai pengeras suara, urusan pertanggungjawaban jangan pakai tombol mute,” pungkasnya tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai sorotan dan pertanyaan yang dilayangkan terkait dana hibah ormas tersebut. (*)
Penulis: Latif J