Bondowoso, Obor Rakyat — Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terkait pelantikan 126 kepala sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP pada Kamis (14/8/2026) mendulang sorotan tajam.
Janji penerapan sistem berbasis zonasi yang diklaim mendekatkan tempat tugas Kepsek dengan domisili asal, dinilai sebatas retorika tanpa bukti konkret di lapangan.
Kritik keras tersebut dilayangkan oleh Moh. Hasim, aktivis pemerhati kebijakan publik yang juga merupakan relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Ra Hamid–Ra As’ad.
Ia mengaku sangat kecewa atas klaim sepihak Pemkab yang menyebut mutasi jabatan tersebut telah selaras dengan visi-misi kepala daerah.
”Fakta di lapangan berbicara lain. Masih banyak Kepsek yang penempatannya sama sekali tidak mencerminkan kebijakan zonasi yang diumbar Bupati saat pelantikan,” tegas Hasim kepada awak media, Senin (17/8/2026).
Pertanyakan Kecermatan Pejabat Pemkab
Hasim menilai ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kelalaian serius di tingkatan birokrasi, baik dari pihak Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maupun Dinas Pendidikan.
Ia membeberkan salah satu temuan janggal, yakni penempatan Kepala SMP Negeri Tamankrocok yang baru dilantik, padahal yang bersangkutan berdomisili di Kecamatan Grujugan. Jarak tempuh antarwilayah tersebut dinilai cukup jauh dan bertolak belakang dengan esensi sistem zonasi.
”Berapa kilometer jarak dari Grujugan ke Tamankrocok? Apakah model penempatan seperti ini yang disebut berbasis zonasi? Ini membuktikan statement Bupati hanya ‘omon-omon’ dan tidak sesuai fakta di lapangan,” ujarnya lugas.
Desak Evaluasi Total
Sebagai pihak yang mengawal jalannya pemerintahan sejak masa kampanye Pilkada, Hasim menegaskan akan terus mengawasi janji-janji politik kepemimpinan Abdul Hamid Wahid.
Ia meminta Bupati lebih cermat dan tidak menelan mentah-mentah draf usulan dari jajaran dinas terkait pada proses rotasi mendatang.
”Saya berharap Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid lebih cermat dan teliti dalam proses pelantikan berikutnya. Jangan sampai insiden ini terulang, sehingga menimbun rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen visi-misi Pemkab,” pungkasnya. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi