Bondowoso, Obor Rakyat – Langkah diplomasi Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yang bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum guna membuka akses fungsional Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) demi mengurai kemacetan Pantura, memicu diskursus hangat di ruang publik. Di satu sisi, upaya tersebut dinilai strategis untuk mengatasi hambatan akibat perbaikan gorong-gorong di Paiton dan Banyuglugur.
Namun di sisi lain, kebijakan ini justru memanen kritik dari warga net (warganet).
Masyarakat menilai, alih-alih berfokus pada jalur regional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso seharusnya lebih progresif dalam mengawal dan mendesak percepatan proyek lokal, khususnya Jembatan Sentong yang berada di bawah naungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
Imbas proyek tersebut dinilai memicu efek domino yang merugikan infrastruktur sekitarnya.
Dampak Pengalihan Arus: Jalur Alternatif Memutar dan Jembatan Koncer Ambles
Kritik yang dilayangkan publik didasarkan pada realitas mobilitas harian yang kian menyulitkan. Akibat belum rampungnya Jembatan Sentong, arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke rute alternatif yang memutar sangat jauh.
Pengalihan jalur ini sayangnya tidak dibarengi dengan kesiapan daya dukung jalan yang memadai, sehingga memicu persoalan baru:
- Overkapasitas Beban Jalan: Kendaraan dengan tonase berat bermuatan besar terpaksa melewati jalur alternatif harian.
- Kerusakan Jembatan Koncer: Akibat tidak mampu menahan beban kendaraan berat yang melintas secara masif, plat landasan Jembatan Koncer dilaporkan ambles, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan.
”Fokus jembatan Sentong dan koncer aja kenapa sih,” tulis salah seorang warganet, menyuarakan aspirasi kolektif masyarakat yang menginginkan solusi konkret pada infrastruktur terdekat mereka.
Tuntutan Skala Prioritas dan Koordinasi Lintas Sektoral
Sentimen yang berkembang di media sosial ini menggarisbawahi adanya urgensi terhadap skala prioritas pembangunan. Meski Jembatan Sentong secara fungsional dan struktural berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Pemkab Bondowoso tetap dituntut proaktif melakukan supervisi dan komunikasi intensif agar proyek provinsi tersebut segera rampung.
Publik berharap pemkab dapat menyeimbangkan energi mereka—tidak hanya berfokus memitigasi kemacetan makro di jalur Pantura melalui usulan tol fungsional, tetapi juga menyelesaikan krisis infrastruktur mikro di dalam daerah demi kelancaran ekonomi dan keselamatan warga Bondowoso sendiri.
Penulis: Latif J