Bondowoso, Obor Rakyat — Berlalunya musim tanam tembakau di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menyisakan residu persoalan yang tak kunjung terurai.
Program insentif berupa pupuk gratis yang sebelumnya digelorakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso kini disorot tajam karena dinilai kehilangan kontinuitasnya.
Kebijakan publik yang semula diproyeksikan sebagai bantalan ekonomi bagi kaum tani di akar rumput, kini terancam tereduksi menjadi sekadar komoditas wacana politik.
Kritik tajam mengalir dari kalangan pemerhati kebijakan publik setempat. Dharma atau yang lebih karib disapa Dardor, menilai adanya anomali antara diskursus yang dibangun pemerintah di ruang publik dengan realitas empiris yang dihadapi petani di sektor domestik.
Menurutnya, kegagalan realisasi program ini bukan sekadar masalah keterlambatan distribusi, melainkan mencerminkan disfungsi manajerial dan lemahnya komitmen eksekusi.
”Dulu program ini ramai diamplifikasi oleh pemberitaan media, namun saat momentum krusial seperti musim tanam berlalu, akuntabilitas program ini justru menghilang tanpa jejak. Kita harus mengawal ini agar jangan sampai terjadi simplifikasi kebijakan, di mana yang bersifat gratis hanyalah janji elektoral atau retorika birokrasi, sementara beban struktural dan finansial kembali didelegasikan kepada pundak petani secara sepihak,” ujar Dardor saat memberikan analisisnya mengenai tata kelola regulasi daerah, Senin (20/7/2026).
Disparitas Narasi dan Realita Lapangan
Absennya realisasi subsidi di masa krusial ini memicu kekhawatiran terjadinya efek multiplikasi (multiplier effect) yang negatif terhadap kesejahteraan ekonomi makro masyarakat Bondowoso, yang mayoritas bergantung pada sektor agrikultur.
Secara teoretis, keterlambatan intervensi subsidi pada fase vegetatif tanaman sama saja dengan meniadakan fungsi proteksi ekonomi yang dijanjikan pemerintah. Petani dipaksa melakukan kapitalisasi mandiri dengan biaya tinggi demi menyelamatkan produktivitas lahan mereka.
Publik kini mendesak DPKP Bondowoso untuk mengedepankan asas transparansi dan memberikan klarifikasi berbasis data (data-driven clarification) terkait mandeknya program tersebut.
Hambatan yang terjadi, apakah berakar pada kendala fiskal (refokusing anggaran), problem logistik struktural, atau verifikasi data penerima (data cleansing) yang karut-marut harus dibuka secara gamblang kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para pelaku sektor agrarian menanti langkah strategis dari otoritas terkait. Jika pembiaran ini terus berlanjut tanpa adanya corrective action (tindakan korektif) dari pemerintah daerah, maka ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap kredibilitas DPKP Bondowoso dipastikan akan semakin mengkristal. (*)
Penulis: Latif J