Pamekasan, Obor Rakyat — Pengakuan terbuka pengusaha asal Pamekasan, H. Khairul Umam (Haji Her), terkait kontribusi dana pribadi sebesar Rp 38 miliar demi memenangkan Khofifah Indar Parawansa pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, memicu diskusi hangat di ruang publik. Fenomena ini memunculkan dialektika mendalam mengenai batas antara kedermawanan kultural khas warga Madura dan tuntutan transparansi dalam tata kelola politik modern.
Pernyataan Haji Her yang disampaikan dalam sebuah forum resmi tersebut di merespons beragam oleh masyarakat. Sebagian pihak mengapresiasi loyalitas dan dedikasinya terhadap figur pemimpin dari kalangan Nahdliyin, sementara sebagian lainnya mendorong adanya evaluasi serta audit terhadap mekanisme pembiayaan kontestasi politik guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Spirit Kultural dan Solidaritas Sosial Nahdliyin
Merespons polemik tersebut, Ketua Aliansi Pemerhati Politik Sosial Kemasyarakatan sekaligus kader NU Madura, H. Norman Fauzi (H. Fauzi), menyuarakan dukungannya terhadap aksi moral yang ditunjukkan oleh Haji Her.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan cerminan nyata dari karakter dasar masyarakat Madura dan kultur Tapal Kuda yang menjunjung tinggi nilai pengorbanan serta kebersamaan.
”Warga Nahdliyin, khususnya di wilayah Tapal Kuda dan Madura, memiliki rasa bangga yang berakar pada semangat berkorban dan berjuang bersama. Sikap heroik ini tidak hanya terlihat di tingkat elit, tetapi justru lebih mengakar di kalangan akar rumput,” ujar H. Fauzi kepada awak media, Sabtu (25/7/2026).
Ia menambahkan bahwa karakter spontanitas dan kedermawanan sosial tersebut juga hidup subur di lingkungan pondok pesantren di berbagai titik wilayah Jawa Timur.
Semangat juang dan kepedulian yang melampaui standar umum ini dinilainya sebagai tradisi luhur yang sepatutnya dijadikan teladan sosial.
Perspektif Kritis: Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Politik
Di sisi lain, dari kacamata pengamat politik dan hukum tata negara, pengeluaran dana dalam skala masif untuk kontestasi politik elektoral tetap memerlukan kecermatan analisis.
Diskusi publik yang berkembang menyoroti dua dimensi utama:
- Sisi Altruisme Kultural: Kedermawanan berbasis ikatan emosional dan keagamaan (patron-client relation) yang menjadi motor penggerak partisipasi swadaya masyarakat.
- Sisi Akuntabilitas Publik: Urgensi transparansi alokasi dana kampanye guna mematuhi batasan yang diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah, demi mencegah potensi high-cost politics serta menjaga kesetaraan arena kontestasi (level playing field).
Imbauan Menjaga Marwah Tradisi
Menutup keterangannya melalui Obor Rakyat, H. Norman Fauzi berpesan agar ketulusan dan loyalitas masyarakat Madura tidak disalahartikan atau dijadikan komoditas spekulasi politik yang bernuansa destruktif.
”Tirulah loyalitas H. Her dan masyarakat Madura lainnya yang berjuang secara tulus demi NU dan demi lahirnya pemimpin yang membina wilayah. Fokus kita seharusnya mengadopsi semangat perjuangannya, bukan mencari-cari celah kesalahan,” pungkas H. Fauzi.
Fenomena ini menegaskan pentingnya menyelaraskan antara kekayaan modal sosial (social capital) yang dimiliki masyarakat kultural Indonesia dengan penguatan sistem demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi