Bondowoso, Obor Rakyat — Penanganan infrastruktur keairan di Kabupaten Bondowoso dinilai memerlukan langkah mitigasi terintegrasi, tak hanya berfokus pada pemeliharaan periodik jaringan jalan.
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso didorong untuk memprioritaskan efektivitas fungsi drainase jalan serta normalisasi alur sungai guna mengantisipasi risiko genangan dan banjir luapan menjelang elevasi curah hujan pada Oktober mendatang.
Kritik teknis tersebut disuarakan oleh aktivis muda lokal, Syayudi, yang menyoroti pentingnya sinkronisasi antara peningkatan kapasitas struktur jalan dan keandalan sistem peresapan serta pembuangan air (drainage discharge system).
Menurutnya, investasi pengaspalan badan jalan akan tereduksi daya layannya jika saluran drainase di sekitarnya mengalami pendangkalan sedimentasi yang memicu luapan air ke permukaan perkerasan.
”Intervensi fisik pada perkerasan jalan tidak akan optimal secara fungsi dan umur rencana apabila sistem drainase di sekitarnya tidak ditangani melalui pengerukan sedimen secara berkala,” tegas Syayudi, Sabtu (26/9/2026).
Pentingnya Pengerukan Sedimen dan Peningkatan Kapasitas Tampung
Selain drainase perkotaan, akumulasi endapan lumpur (walet) dan material sedimentasi pada sejumlah sungai serta saluran irigasi primer/sekunder di wilayah Bondowoso dinilai telah mengurangi volume tampung efektif (effective storage capacity).
Kondisi ini secara langsung mendegradasi kapasitas salur hidrolis, sehingga meningkatkan risiko overtopping atau luapan air sungai ke pemukiman dan lahan pertanian saat intensitas hujan tinggi.
”Program normalisasi sungai merupakan langkah mitigasi struktural yang strategis untuk mereduksi risiko banjir. Dengan pengerukan sedimen di dasar saluran, profil penampang basah sungai dapat dipulihkan sehingga debit alir menuju hilir menjadi lebih lancar,” tambahnya.
Mengingat urgensi penanganan berbasis skala prioritas, Pemkab Bondowoso diharapkan dapat mengalokasikan anggaran tanggap sedimentasi yang terencana melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini dinilai krusial sebagai bentuk kesiapsiagaan infrastruktur daerah dalam meminimalisasi potensi bencana hidrometeorologi secara komprehensif. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi