Bondowoso, Obor Rakyat – Kebijakan pengalihan arus lalu lintas (traffic diversion) ke ruas jalan desa selama pelaksanaan konstruksi Jembatan Sentong oleh Dinas Binamarga Provinsi Jawa Timur memicu dampak sistemik. Jalur alternatif sepanjang 25 kilometer di Kabupaten Bondowoso yang semula memiliki performa mantap, kini mengalami kegagalan struktural (structural failure) dan degradasi lapis perkerasan yang cukup masif.
Berdasarkan hasil inspeksi visual di lapangan, manifestasi kerusakan yang terjadi didominasi oleh retak lelah (fatigue cracking), deformasi permanen berupa alur (rutting), serta amblas pada bahu jalan (shoulder drop-off).
Beban gandar kendaraan angkutan berat yang melintasi jalur alternatif disinyalir jauh melampaui kapasitas daya dukung (bearing capacity) desain awal jalan desa, yang memiliki lebar bervariasi antara 3 hingga 4 meter.
Akibatnya, sistem drainase dan saluran irigasi di sepanjang koridor tersebut turut mengalami keruntuhan struktural.
Meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah mengalokasikan stimulus berupa hibah material stimulan sebanyak 300 drum aspal keras (aspal bakar) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), namun volume intervensi tersebut dinilai belum memadai untuk memulihkan indeks kondisi perkerasan jalan.
Saat ini, Dinas BSBK Bondowoso menghadapi kendala fiscal gap yang serius terkait pengadaan komponen agregat material campuran, alat berat, hingga pembiayaan upah tenaga kerja (labor cost) untuk mengeksekusi rekonstruksi komparatif tersebut.
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, mengonfirmasi bahwa pemanfaatan material hibah tersebut baru terealisasi minimalis akibat keterbatasan anggaran operasional daerah.
“Saat ini baru terutilisasi sebanyak 25 drum. Untuk melanjutkan program overlay maupun rekonstruksi berkala, kami mengalami keterbatasan pos anggaran belanja. Pemprov Jatim dalam hal ini hanya memfasilitasi komponen binder (aspal material), tanpa didukung anggaran pembiayaan struktur pendukung lainnya,” ujar Ansori saat memberikan keterangan teknis, Selasa (23/6/2026).
Ansori memaparkan secara geometris dan struktural, pondasi bawah jalan (sub-base course) yang menggunakan metode underlag (susunan batu) serta bagian tepi jalan telah mengalami rongga (void) akut.
Fenomena ini dipicu oleh efek tekanan dinamis menerus dari kendaraan dengan tonase tinggi yang memicu pumping effect dan mengikis stabilitas tanah dasar (subgrade).
“Solusi mutakhir tidak bisa lagi sekadar pemeliharaan rutin (patching atau penambalan). Harus dilakukan rekonstruksi total demi mengembalikan kapasitas struktural (structural capacity) jalan,” tambah Ansori.
Sebagai langkah taktis, Dinas BSBK Bondowoso segera melayangkan nota usulan teknis teknokratik kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk memohon alokasi Bantuan Keuangan (BK) Khusus sektor infrastruktur.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir, memberikan atensi keras terhadap isu ini.
Menurut estimasi kasarnya, kebutuhan biaya pemulihan geometric dan struktural jalan kabupaten yang terdampak ini justru melampaui pagu anggaran konstruksi utama Jembatan Sentong itu sendiri yang bernilai Rp17,5 miar.
“Untuk mengembalikan performa jalan alternatif ini ke kondisi mantap, Pemkab Bondowoso membutuhkan alokasi sisa anggaran (capital expenditure) di atas Rp20 miliar,” tegas Dhafir.
Dhafir mendesak Pemprov Jatim menerapkan prinsip akuntabilitas dampak eksternalitas proyek.
Menurutnya, Pemprov wajib memberikan kompensasi pembangunan melalui mekanisme Bantuan Keuangan (BK) untuk pemulihan ruang milik jalan (Rumija) kabupaten yang terdegradasi.
Di sisi lain, desakan juga datang dari elemen masyarakat dan pelaku logistik. Akselerasi penyelesaian Jembatan Sentong sangat dinanti guna mereduksi tingginya travel time (waktu tempuh) dan biaya operasional kendaraan (BOK) yang membengkak akibat rute memutar, yang berimbas pada terganggunya mobilitas sektor ekonomi, logistik daerah, dan aksesibilitas pendidikan. (*)