Bondowoso, Obor Rakyat — Keberadaan Ijen UNESCO Global Geopark di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, telah mengukuhkan posisi daerah ini di peta pariwisata internasional.
Namun, legitimasi global tersebut kini berhadapan dengan realitas kapasitas fiskal daerah. Puluhan titik destinasi wisata di kawasan ini mendesak untuk mendapatkan revitalisasi infrastruktur, tetapi terbentur keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Gede Budiawan, mengungkapkan bahwa ruang gerak anggaran daerah sangat terbatas sehingga intervensi komprehensif hampir mustahil dilakukan tanpa adanya dukungan pendanaan skala nasional.
”Untuk perbaikan berskala minor seperti fasilitas sanitasi dasar, kemampuan APBD masih dapat menjangkau. Namun, untuk rekonstruksi infrastruktur secara menyeluruh, daerah memiliki keterbatasan kapasitas fiskal sehingga memerlukan asistensi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” paparnya, Jumat (2/10/2026).
Ketergantungan Fiskal dan Legitimasi Status Internasional
Menanggapi ketimpangan antara status internasional destinasi dan ketersediaan anggaran lokal, aktivis muda Bondowoso berinisial S soroti ketimpangan fiskal tersebut.
Menurutnya, ketergantungan fiskal daerah yang tinggi merupakan tantangan klasik yang dialami banyak sektor pariwisata lokal.
”Status Ijen Geopark yang telah diakui dunia melalui UNESCO membawa implikasi strategis. Pemerintah pusat idealnya memberikan atensi dan alokasi anggaran yang proporsional untuk menjaga standar serta keberlanjutan daya tarik destinasi ini,” pangkas S.
Mengoptimalkan Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan
Untuk mengartikulasikan kebutuhan anggaran daerah secara akuntabel dan selaras dengan regulasi nasional, pemda disarankan menempuh sejumlah instrumen penganggaran strategis:
- Optimalisasi DAK Fisik Pariwisata: Mendorong pengajuan usulan program pembangunan fisik melalui sistem aplikasi KRISNA yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar terakselerasi dalam Prioritas Nasional (PN).
- Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Membuka ruang bagi kemitraan investasi swasta guna membiayai fasilitas komersial tanpa membebani kas daerah.
- Penguatan Kapasitas Fiskal Lokal: Melakukan optimalisasi aset daerah dan perbaikan tata kelola BUMD sektor pariwisata guna meningkatkan kontribusi PAD secara bertahap.
Langkah koordinasi yang terstruktur dan terukur ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran alokasi APBN, sehingga potensi Ijen UNESCO Global Geopark dapat terus terjaga sebagai aset ekonomi dan konservasi berstandar internasional. (*)
Penulis: Latif J
Editor Redaksi