Bondowoso, Obor Rakyat — Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan publik. Di tengah masih terbatasnya akselerasi perbaikan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jembatan, hingga efisiensi operasional pemadam kebakaran (Damkar), kebijakan pengalokasian dana hibah kepada organisasi alumni pesantren luar daerah memicu wacana kritis mengenai efektivitas serta skala prioritas anggaran.
Kritik tersebut mengemuka bukan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai keagamaan maupun eksistensi kelembagaan alumni pesantren seperti P4NJ (Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid) dan IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri). Fokus utama publik justru tertuju pada rasionalitas alokasi APBD dalam menjawab pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat.
Aktivis sosial Bondowoso, Dharma yang akrab disapa Dar Dor, menegaskan pentingnya penerapan opportunity cost (biaya peluang) dalam pengambilan keputusan fiskal daerah.
”Persoalannya bukan pada keabsahan organisasi penerima, melainkan pada kepekaan prioritas (sense of priority). Ketika infrastruktur vital daerah masih memprihatinkan dan layanan darurat terkendala operasional, publik berhak mempertanyakan legitimasi rasional dari alokasi hibah eksternal tersebut,” ujar Dharma, Jumat (31/7/2026).
Menakar Output Kebijakan dan Value for Money
Isu ini menghadirkan diskursus penting mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas moral dalam tata kelola keuangan daerah:
- Sinergi Potensi Lokal: Bondowoso memiliki ekosistem pesantren lokal yang kuat beserta jaringan alumni yang secara historis teruji berkontribusi langsung pada dinamika sosial-ekonomi daerah. Prioritas pada entitas lokal dinilai lebih memiliki dampak langsung (multiplier effect).
- Indikator Kemanfaatan Publik: Pengalokasian dana publik idealnya berbasis pada indikator kinerja yang terukur (output-outcome), di mana setiap rupiah APBD mampu menjawab diskontinuitas layanan publik atau kemacetan pembangunan infrastruktur.
- Transparansi Prosedural: Formulasi penetapan penerima hibah memerlukan penjelasan terbuka mengenai kriteria kelayakan, mekanisme pengusulan, hingga proyeksi manfaat substantif bagi masyarakat Bondowoso secara menyeluruh.
Catatan Konstruktif untuk Pemerintah Daerah
Sebagai langkah korektif dan prediktif ke depan, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat landasan formulasi kebijakan anggaran melalui tiga pendekatan utama:
- Audit Skala Prioritas Fiskal: Memastikan kebutuhan primer publik (basic public services)—seperti jalan, jembatan, kesehatan, dan proteksi bencana, mendapat porsi penganggaran yang aman sebelum mengalokasikan anggaran pendukung.
- Kajian Dampak Sosio-Ekonomi (Impact Assessment): Memformulasikan indikator kuantitatif dan kualitatif yang jelas bagi setiap entitas penerima dana hibah, sehingga bantuan keuangan benar-benar berorientasi pada pemecahan masalah daerah.
- Keterbukaan Informasi Publik: Membuka ruang ruang dialog inklusif antara pemangku kebijakan (stakeholders) dan masyarakat sipil untuk membangun legitimasi sosial dalam setiap kebijakan alokasi APBD.
Pengelolaan uang rakyat tidak sebatas pemenuhan syarat administratif formal, melainkan wujud kepatuhan pada kewajiban moral kepemimpinan.
Dengan membuka ruang komunikasi yang rasional dan transparan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memiliki peluang besar untuk memperkuat kepercayaan publik (public trust) sekaligus memastikan APBD bekerja optimal demi kesejahteraan masyarakat luas. (*)
Penulis: Latif J